Soeharto dan Kebijakan Anti-Tionghoa

[danardono]

Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu mengkaji sejarahnya,
betapapun pahitnya...


Soeharto dan Kebijakan Anti-Tionghoa

SINAR HARAPAN, 27 Januari 2008

Jakarta – Era kepemimpinan Soekarno, Tionghoa Indonesia menikmati kebijakan multiras yang mengayomi seluruh golongan dan bulan madu dengan penguasa. Bahkan salah satu orang terdekat Soekarno adalah Oei Tjoe Tat yang terakhir menjabat sebagai menteri dalam Kabinet
Dwikora.

Begitu presiden pertama republik tak berdaya, dengan surat sakti Supersemar Soeharto menjadi digdaya. Berbalik 180 derajat pula kebijakannya yang semula merangkul, menjadi memusuhi Tionghoa. "Selaras dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S), dimulailah
kampanye sinophopia atau anti-Tionghoa yang luas, disponsori kekuatan asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri, Lembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) menggunakan momen ini untuk menghantam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)," kata Benny G.Setiono, penulis buku Tionghoa Dalam Pusaran
Politik.

Ia mencatat dalam Bab 49 bukunya, 25 Maret 1966 pemerintah menutup perwakilan kantor berita Hsinhua (sekarang ditulis Xinhua) dan mencabut seluruh kartu pers wartawannya.
"Mereka membelokkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan musuh bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah China yang berasal dari utara, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan serentak semua media massa Indonesia - yang lolos screening Angkatan
Darat dan diizinkan terbit kembali – melakukan propaganda anti- Tionghoa dan anti-RRT," tambah Benny.

Lebih jauh ia menjelaskan pada masa Orde Lama, inflasi menggila, sehingga dengan mudah Orde Baru menimpakan semua kesalahan pada orang Tionghoa yang dicap sebagai Kolone Kelima, tukang timbun, dan tidak peduli kepentingan rakyat.

Maka meletuslah kerusuhan anti-Tionghoa yang diiringi penjarahan, perusakan bahkan pembakaran rumah, toko, sekolah, mobil dan segala yang berbau Tionghoa. Termasuk unjuk rasa dan penyerangan Konsulat RRT di Medan, Jakarta, dan Makassar.

Berbagai Larangan
Benny yang waktu itu mahasiswa Universitas Res Publica menyaksikan mulai April 1966 tindakan kesatuan-kesatuan aksi mendapat dukungan militer yang mengeluarkan perintah penutupan 629 sekolah-sekolah Tionghoa, sehingga 272.782 murid dan 6.478 gurunya terlantar.
Dengan Surat Keputusan 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang murid eks sekolah Tionghoa ditampung di sekolah swasta nasional, sedang di sekolah negeri hanya dibatasi kurang dari lima persen saja.

Tidak itu saja, Benny menyebutkan tanggal 8 Mei 1966 Pangdam Aceh, Brigjen Ishak Djuarsa memerintahkan seluruh Tionghoa WNA meninggalkan Aceh sebelum 17 Agustus 1966. Alhasil lebih dari 15.000 Tionghoa terpaksa angkat kaki dari Serambi Mekkah.

Sementara Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod mengizinkan Tionghoa WNA tinggal hanya di Pulau Bangka Belitung, kalau tidak mau, dipersilakan pulang ke RRT. Tanggal 20 Desember 1966 Brigjen Ryachudu mengusir ketua dan seluruh pengurus Chung Hua Kung Hui dari
Kalimantan Barat. Sehari kemudian Walikota Makassar melarang Tionghoa WNA berdagang kebutuhan bahan pokok, Benny menambahkan Juli 1966 Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh koran Tionghoa dan melarang penggunaan huruf dan bahasa China di muka umum, termasuk buku. Soemitro juga melarang Tionghoa WNA/stateless berdagang di
kota, kecuali Surabaya; dilarang pindah domisili, dikenai pajak Rp 2.500 per jiwa dan menutup seluruh kelenteng di Jawa Timur dan Madura.

Bahkan 3 dan 21 Januari 1967 toko-toko Tionghoa WNA di luar Surabaya harus ditutup dan uang hasil penjualan barang dideposito dan dilaporkan ke panitia daerah. Dalam prakteknya, sumber SH mengalami tokonya diambil-alih tentara begitu saja, tanpa proses hukum apapun dan dibiarkan terlunta-lunta.

Kebijakan Resmi
Orde Baru menerapkan kebijakan melarang segala yang berbau Tionghoa, mulai dari yang paling ringan seperti ganti nama. Ini merupakan keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966. Pengacara kenamaan Yap Thiam Hien mencatat tidak kurang dari 13 dokumen yang perlu diganti bersamaan dengan aturan ganti nama itu. Mulai dari Kartu Tanpa Penduduk, akta-akta, hingga berbagai rekening yang jelas memakan biaya tidak sedikit.

Seminar Kedua Angkatan Darat di Seskoad Bandung, 25-31 Agustus 1966 dipimpin Mayjen Suwarto memutuskan mengganti RRT menjadi RRC dan orang Tionghoa menjadi orang China. Keputusan ini dikukuhkan dengan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/Preskab/6/1967 tanggal 20 Juni 1967.

Tanggal 6 Desember 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat China. Isinya semua upacara agama, kepercayaan dan adat-istiadat China hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga atau di dalam ruangan tertutup. Maka lenyaplah perayaan Tahun Baru Imlek, capgomeh, lomba perahu naga, bahkan tarian barongsai.

Ini disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4555.2-360 Tahun 1968 mengenai Penataan Kelenteng. Berikutnya ada Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China. Lalu Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengukuhkan penerapan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui SKB 01- UM.09.30.80 No.42. Kebijakan-kebijakan ini jelas-jelas mendiskriminasi Tionghoa Indonesia.

Melestarikan Rasialisme
Sepanjang era Soeharto nyaris tiada tahun tanpa tindakan rasial terhadap Tionghoa, baik yang dilakukan langsung aparat negara maupun ledakan gerakan massa yang sudah terlanjur disulut sentimen anti- Tionghoa. Benny mengingatkan huru-hara anti-Tionghoa di Bandung, 5
Agustus 1973. Pemicunya tukang gerobak Asep bin Tosin tersenggol mobil VW yang dikendarai pemuda Tionghoa. Lalu Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) yang semula unjuk rasa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka menjadi aksi rasialis terhadap toko-toko Tionghoa di Jakarta.

Dipicu perkelahian tiga siswa SGO di Solo, 22 November 1980, pecah kerusuhan anti-Tionghoa yang melebar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, hingga melumpuhkan Semarang sampai tanggal 25 November. Menjelang kejatuhan Soeharto, kerusuhan bukannya surut, malah menjadi-
janji. Sebut saja di Purwakarta, 31 Oktober-2 November 1995; Pekalongan, 24 November 1995; Situbondo, 10 Oktober 1996; Tasikmalaya, 26 Desember 1996; Sanggau Ledo, 30 Desember 1995 - 2 Januari 1996; Tanah Abang, 28 Januari 1997; Rengasdengklok, 27-31 Januari 1997; Banjarmasin, 23 Mei 1997; Makassar, 15 September 1997 dan masih banyak lagi yang tidak terekam media. Kerusuhan yang ujung-ujungnya menyasar toko-toko Tionghoa mencapai puncaknya pada 13-15 Mei 1998 yang dikenal sebagai May Riot di Jakarta dan sekitarnya.

Percukongan
Benny mengingatkan selain merangkul teknokrat lulusan negara kapitalis, Soeharto paham yang bisa menggerakkan sektor riil adalah Tionghoa. Maka ia menjadikan Tionghoa sebagai kroninya, apalagi yang sudah hopeng (akrab) dengannya sejak menjabat Pangdam Diponegoro,
seperti Pek Kiong dan Liem Soe Liong (Sudono Salim). "Soeharto menggunakan percukongan. Dari lurah sampai pangdam ada cukong di belakangnya. Di balik cukong ada pejabat," jelas Benny lugas.

Jelas Soeharto merepresi hak-hak politik dan budaya kaum Tionghoa, namun memberi ruang gerak di sektor bisnis. Benny menyebutkan menggunakan Tionghoa semata sebagai `binatang ekonomi' untuk kepentingan diri dan kroni-kroninya. (dari berbagai sumber/mega christina)

[abs]

Saya mulai hari Minggu sampai 7 hari di rumah saya mengibarkan bendera merah-putih satu tiang penuh menyambut meninggalnya Soeharto. Ngapain musti menuruti perintah untuk setengah tiang 7 hari cuma karena seorang Soeharto meninggal!

Tetapi tetap saja saya katakan yang ditulis di Sinar Harapan tentang Soeharto memusuhi Tionghoa ini ngawur! Yang dimusuhi Soeharto adalah Tiongkok! Bukan Tionghoa, terutama bukan
Tionghoa Indonesia!

Tidak usah melihat jauh-jauh, isi artikel Sinar Harapan ini sendiri pun, kalau dibaca dengan benar, sudah menjelaskan hal itu, yaitu yang dia lawan adalah negara Tiongkok, bukan manusia Tionghoa.

Juga terlihat dalam artikel ini bahwa Soeharto memang tidak memusuhi orang Tionghoa, karena dia tidak punya alasan untuk hal itu. Bahkan sebaliknya Soeharto mempunyai keintiman berlebihan dengan orang Tionghoa.

Kalau kita bandingkan saja dengan kelima Presiden RI lainnya, maka Soeharto lah yang secara manusia-kepada-manusia paling intim hubungannya dengan orang Tionghoa. Sejak muda sampai meninggalnya di usia lanjut. Dan affinitas Soeharto pada orang Tionghoa, adalah karena konon dia anak seorang Tionghoa. Yang jelas dia mengangkat seorang Tionghoa sebagai anak angkatnya

Bahkan di artikel itu pun terlihat juga bahwa yang dilawan pemerintah Indonesia di bawah Soeharto bukanlah pemerintah RRT an sich, melainkan dilawannya adalah pengaruh RRT ke masyarakat Indonesia. Perlawanan itu dilakukan melalui isolasi terhadap bahasa, pendidikan, dan WN Tiongkok (WNA) di Indonesia.

Di dalam polarisasi Perang Dingin jaman itu, hal ini lumrah. Bahkan bukan saja lumrah, tetapi bahkan suatu keharusan, untuk dikerjakan oleh negara-negara yang ketika itu berseberangan secara ideologis. Dan hal semacam ini, ketika itu dilakukan semua pihak tanpa kecuali. Bukan saja Amerika yang mengisolasi pengaruh RRT, bahkan Uni Sovyet yang sama-sama komunis pun melakukannya terhadap RRT. Begitu juga sebaliknya RRT pun melakukan dengan intensif upaya mengisolasi pengaruh Amerika dan Uni Sovyet.

Begitu pula Indonesia juga melakukannya terhadap RRT, tetapi tidak kurang RRT pun melakukan hal yang sama pada Indonesia. Masih ingat kan sama Rani, jury Chen Sing yang Mandarinnya fasih sekali itu.

Lebih fasih dari kebanyakan orang Tionghoa yang hidup di Indonesia. Dia belajar bahasa itu ketika masih anak kecil tinggal di Beijing, ikut ayahnya, seorang Jawa yang diplomat Indonesia di Kedubes RI di Beijing. Ayah Rani inilah yang sempat mengalami bagaimana siksaan fisik yang dilakukan orang-orang suruhan pemerintah RRT ketika itu kepada personil
Kedubes RI.

Jadi kalau Kedubes dan Konsulat RRT di Indonesia cuma didemo dan ditutup, hal yang sama dilakukan RRT terhadap Kedubes RI di Tiongkok, dengan ditambah siksaan fisik kepada personil Kedubes RI.

Dalam saling mengisolasi pengaruh lawan ideologis di jaman itu, salahsatu kebijakan yang dilakukan memanglah tindakan anti budaya negeri lawan. Yang bisa berupa sensor media, himbauan pergantian nama, dan sebagainya. Itulumrah saja pada jamannya.

Sementara itu, kebijakan Soeharto yang anti terhadap orang suku Tionghoa yang sebagai bangsa Indonesia, nyatanya tidak pernah ada, sebagaimana yang jelas tersirat dalam artikel Sinar Harapan ini. Jadi artikel ini, yang mengutip kejadian-kejadian di lapangan, telah disimpulkan secara ngawur oleh si penulis ketika ia menulis judulnya.

Tetapi uraian mengenai kejadian-kejadian di lapangan dalam artikel ini pun banyak yang ngawur. Salah satunya yang mengatakan Soeharto menuduh orang Tionghoa sebagai tukang timbun.

Padahal kenyataan yang pernah terjadi di lapangan adalah seorang Tionghoa di Surabaya yang oleh rezim Soekarno dihukum mati dengan tuduhan menimbun di jaman inflasi 600 % (salahsatu alasan untuk menimbun), justru dibebaskan ketika Soeharto mulai menata ekonomi. Di mana tindakan menimbun bukan lagi dianggap pidana, melainkan tindakan dagang yang lumrah, yang kalau Pemerintah mau menekan, cukup dengan operasi pasar saja.

Wasalam.

[didi.kw]

Bpk ABS yg baik,

Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan/koreksi:

1. > Kalau kita bandingkan saja dengan kelima Presiden RI lainnya, maka Soehartolah yang secara manusia-kepada-manusia paling intim hubungannya dengan orang Tionghoa. Sejak muda sampai meninggalnya di usia lanjut

.

Apakah benar begitu? Intim dalam maksud apa? Bung Karno sejak muda banyak mempunyai sahabat Tionghoa, bahkan saat di pembuangan (di Bengkulu ada H.Abdul Karim Oei (juga memodali BK untuk survive dg mendirikan usaha mebel); di Flores (pedagang2 Tionghoa-lah yg menjadi kurir penyelundup surat2 dari Jawa untuk beliau yg diteruskan melalui Ibu Inggit). Di tahun 1960-an Soeto Meisen dikenal sbg sahabat akrab BK. Juga Oei Tjoe Tat dan Drg Oei Hong Kian disaat2 terakhir hidupnya.

Soeharto intim dg cukong2 (Liem, Bob Hasan, dll) iya, namun "intim" disini dlm konteks saling memanfaatkan, bukan "secara manusia-kepada-manusia" spt yg Bapak tulis.

2. >Dan affinitas Soeharto pada orang Tionghoa, adalah karena konon
dia anak seorang Tionghoa. Yang jelas dia mengangkat seorang Tionghoa
sebagai anak angkatnya

Sejak dulu "rumor' bahwa Soeharto anak Cina cukup kencang di Yogya & Jateng. Yg pernah saya dengar, beliau tuh kemudian di kweepang (adopsi) oleh Tan Kim Pok, seorang paranormal-sinshe terkenal dari Dongkelan (Bantul, DIY). FYI, Bah Pok (begitulah Tan Kim Pok dikenal
khalayak umum) inilah yg "menjodohkan" alm Prof SElo Soemardjan dg Ibu Soeleki, istri beliau (Ilihat Abrar Yusro, Komat Kamit Selo Soemardjan).

Lucunya rumor Soeharto-Cina ini pernah dikatakan seorang impostor Soekarno dari Malang bbrp tahun lalu--masih jaman ORBA (sayang saya lupa namanya, tapi bisa di cek dlm majalah Tempo/Gatra). Orang ini bahkan mempunyai "pasukan" yg dilatih ala militer "utk menyelamatkan Indonesia". Lha beliau ini yakin, Soeharto yg asli sudah dibunuh dan yg saat itu berkuasa sebenarnya seorang Tionghoa yg mirip (dan ngaku2 sbg) Soeharto! Soeharto versi Tionghoa inilah yg akan menghancurkan Indonesia, maka beliau sebagai "titisan" BK harus menyelamatkan Indonesia dari impostor Soeharto ini. What a conspiracy theory! Impostor versus impostor.

Kalau boleh tahu, siapa anak angkat Tionghoa-nya Soeharto?

Sekalian mau nanya, bgm rumor bahwa Soeharto "besanan" dengan Liem Sioe Liong? Yg saya pernah dengar Sigit Haryoyudanto menikah dg putri Liem SL. Saya sih jelas gak percaya. Another hoax!

3. > Dia (Rani) belajar bahasa itu ketika masih anak kecil tinggal di Beijing, ikut ayahnya, seorang Jawa yang diplomat Indonesia di Kedubes RI di Beijing. Ayah Rani inilah yang sempat mengalami bagaimana siksaan fisik yang dilakukan orang-orang suruhan pemerintah RRT ketika itu kepada personil Kedubes RI.

Setahu saya, Rani tuh melewatkan masa kecilnya di Taiwan. Yg Bapak maksud mungkin BARON, eks gitaris grup GIGI. Sekarang dia punya grup sendiri yg sempat menampilkan Tiara Lestari (nama yg cukup menghebohkan). Baron ini adalah putra dari Baron Sutadisastra, eks atase KBRI di Beijing. Pak Baron Senior pernah menceritakan kisahnya saat diteror Red Guards menyusul memburuknya hubungan kedua negara di tahun 1966/1967 dalam majalah VISTA berpuluh tahun lalu. Memang serem!

4. > Jadi kalau Kedubes dan Konsulat RRT di Indonesia cuma didemo dan
ditutup, hal yang sama dilakukan RRT terhadap Kedubes RI di Tiongkok,
dengan ditambah siksaan fisik kepada personil Kedubes RI.

Bagaimanakah pengalaman staf konsulat RRT di Indonesia? Apakah mereka "aman2 saja" spt yg Bapak bilang? Sayang, saya blm pernah membaca pengalaman mereka, spt pengalaman Baron Sr. Sejauh blm ada cerita 'from within', maka masih blm bisa diambil kesimpulan.

5. > Sementara itu, kebijakan Soeharto yang anti terhadap orang suku
Tionghoa yang sebagai bangsa Indonesia, nyatanya tidak pernah ada,
sebagaimana yang jelas tersirat dalam artikel Sinar Harapan ini.

Kalau mengacu pada artikel tsb mmg iya. Tapi kebijakan anti TH jelas ada banyak: ganti nama, pelarangan budaya TH, dll. Yg tentu sudah banyak dibahas dlm milis kita ini dan tdk perlu saya berpanjang lbr lagi.

6. > Tetapi uraian mengenai kejadian-kejadian di lapangan dalam
artikel ini pun banyak yang ngawur.

Saya setuju. Misalnya kalimat pembuka artikel ini aja sudah bisa diperdebatkan:

"Era kepemimpinan Soekarno, Tionghoa Indonesia menikmati kebijakan multiras yang mengayomi seluruh golongan dan bulan madu dengan penguasa. Bahkan salah satu orang terdekat Soekarno adalah Oei Tjoe Tat yang terakhir menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Dwikora."

Betul bahwa BK seorang pluralis, namun di masa pemerintahannya banyak terjadi pula aksi2 anti-TH: Kebijakan Benteng, Gerakan Asaat, PP 10/1959, dll. Tentu banyak faktor di luar BK yg juga ikut bermain, namun apakah saat itu golongan TH mengalami "bulan madu dengan penguasa" (spt tertulis dlm artikel SH) bisa diperdebatkan.

Salam hangat,
didi kw

[danardono]

Ahmad Heng: "Soeharto memusuhi Tionghoa ini ngawur!
> Yang dimusuhi Soeharto adalah Tiongkok! Bukan Tionghoa, terutama
bukan Tionghoa Indonesia!"

++++ Mungkin dapat kita pertajam: yang dimusuhi BUKAN RRT semata, namun, seluruh Ke-Tionghoa-an. Mengapa? RRT adalah negara lain, jadi untuk memusuhinya, sesuai tradisi hubungan diplomatik, cukup memutuskan hubungan perwakilan. Tetapi apa yang dilakukan
pemerintahan pak Harto berdampak justru di DALAM negeri, membentur warga dan saudara kita sendiri dari komunitas Tionghoa, yang bukan warga RRT, yakni pelarangan ini itu seperti dilaporkan Suara Pembaharuan.

Kalau "ngawur" sih pasti tidak, sebab banyak fakta yang dibeberkan, tinggal di check satu satu, benarkah itu atau tidak. Kawan kawan disini pasti banyak yang dapat mem-verifikasi kebenarannya berdasar pengalaman pribadi.

"Persahabatan" keluarga pak Harto dengan beberapa konglomerat, terutama adalah kemitraan business yang disambung dengan hubungan kekeluargaan. Tetapi pasti bukan, persahabatan pada komunitas Tionghoa pada umumnya. Persahabatan "akrab" yang sesuai UUD, ujung ujungnya duit, ya kan?

Pelajaran bagi masa datang adalah, bagaimana negara kita yang MULTI budaya ini menempatkan semua agama dan budaya dalam satu tataran. Apa yang dilakukan pemerintah pemerintah setelah pak Harto sudah benar, tinggal kita menata sebuah networking antar budaya dalam rangkaian sebuah budaya Indonesia, yang memang TIDAK monolitik. Pinjam slogan iklan Malaysia " Indonesia, truly Asia"

That's it

salam

[ulysee_me2]

Tidak setuju. Yang dimusuhi bukan RRT, tapi juga lebih memusuhi 'campur tangan' RRT dalam perpolitikan Indonesia, termasuk diantaranya urusan PKI, ribut kuomintang-kungchangtang, dan kewarganegaraan ganda.

Fakta yang dibeberkan mengenai "kebijakan anti-tionghoa" sepanjang yang gue lihat,
lebih banyak dipengaruhi isu dan urusan percaya percayaan, gue bilang kebijakan A tidak anti tionghoa, nenek percaya itu anti tionghoa, mau bilang apa? Apalagi kalau sudah terdistorsi "pengalaman pribadi" lebih ribet lagi memilahnya sebab pengalaman orang beda beda dan masing masing membentuk pemahaman sendiri, tergantung pribadi dan cara pikirnya.

Gue pribadi,
berdasarkan fakta fakta dan info2 dan pengalaman dan pemahaman yang gue punya,
TIDAK PERCAYA kalau Suharto dibilang memusuhi Tionghoa. Juga TIDAK PERCAYA kalau dibilang Suharto itu Anti-tionghoa.

Kalau Anda percaya yang mana?

Nah khan, pada akhirnya isu dan gossip itu cuman urusan percaya-percayaan belaka. Hehehehehehehe........

[danardono]

Saya percaya siapa? saya percaya pada apa yang saya lihat ditahun
60an, dan dari sahabat ataupun orang yang mengalaminya, juga sejak
60an. Anda dimana waktu itu?

Tidak setuju. Yang dimusuhi bukan RRT, tapi juga lebih memusuhi 'campur tangan' RRT dalam perpolitikan Indonesia, termasuk diantaranya urusan PKI, ribut kuomintang-kungchangtang, dan kewarganegaraan ganda.

Fakta yang dibeberkan mengenai "kebijakan anti-tionghoa" sepanjang yang gue lihat,
lebih banyak dipengaruhi isu dan urusan percaya percayaan, gue bilang kebijakan A tidak anti tionghoa, nenek percaya itu anti tionghoa, mau bilang apa? Apalagi kalau sudah terdistorsi "pengalaman pribadi" lebih ribet lagi memilahnya sebab pengalaman orang beda beda dan masing masing membentuk pemahaman sendiri, tergantung pribadi dan cara pikirnya.

Gue pribadi,
berdasarkan fakta fakta dan info2 dan pengalaman dan pemahaman yang gue punya,
TIDAK PERCAYA kalau Suharto dibilang memusuhi Tionghoa. Juga TIDAK PERCAYA kalau dibilang Suharto itu Anti-tionghoa.

Kalau Anda percaya yang mana?

Nah khan, pada akhirnya isu dan gossip itu cuman urusan percaya-percayaan belaka. Hehehehehehehe........

[jonathan]

ya masih jadi anginlah pak Danardono ha ha ha, tapi kalau neneknya pasti sudah ada dan mengalami sendiri.

Ul Ul, kebijakan Soeharto thd komunitas Tionghoa bukanlah masalah kepercayaan kayak agama gichu, tetapi jelas banyak sekali fakta2 peristiwa dan/atau produk hukum serta kebijakan yg dihasilkan. kesemuanya itu bisa dianalisa dengan jelas.

JG

[ulysee_me2]

Betul, produk hukum yang tertulis, seharusnya bisa dianalisa secara
jelas,
masalahnya pada saat yang menganalisa sudah terdistorsi sama isu isu
ngga jelas gemana?

[dada]

Hehehe

Ini fenomena yang mirip reductio ad hitlerum , atau reductio ad nazum or argumentum of nazum/hitlerum ......... salah satu kerabat dekat cara berdiskusi Ad Hominem ........

Jadi kalau Hitler berbuat sesuatu , maka sesuatu itu pastilah jahat .....kalau Hitler mendukung sesuatu , maka sesuatu itu pastilah jahat.......

Yang terjadi dalam hal ini , saat ini , Kalau Soeharto mendukung atau berbuat sesuatu , sesuatu itu pastilah instrument kejahatan ......

Jadi memang ada distorsi , membawa muatan emosi , dan akhirnya meyakini apapun yang dilakukan Soeharto itu jahat, apa yang dihasikan Soeharto adalah instrumen kejahatan .....karena demikian , yang terjadi adalah "seleksi observasi"

Fakta yang memberatkan soeharto lantas di angkat ke permukaan , sedangkan fakta yang meringankan soeharto , ditutup2i..........

Hal yang sama juga terjadi sebaliknya ,

[jonathan]

paling enak memang kalau bilang sang penganalisa terdistorsi isu nggak
jelas, dus kalau hasilnya merasa nggak cocok ya bilang aja terdistorsi
gichu beres khan.